Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadikan Pulau Berhala masuk ke Kepulauan Riau dinilai menjadi kerugian sejarah dan budaya Provinsi Jambi.
"Tentu ini menjadi kerugian sejarah dan budaya Jambi. Mengingat,
banyak peninggalan bersejarah yang menjadi bagian masa lampau Jambi ada
di Pulau Berhala," ujar budayawan Jambi, Junedi T Noor saat ditemui,
Sabtu 23 Februari 2013.
Menurut budayawan yang masuk tim khusus Pemprov Jambi dalam
sengketa Pulau Berhala ini, pulau tersebut memiliki peranan penting masa
lampau bagi sejarah Jambi.
Hal itu, menurut Junedi, dengan ditemukannya beberapa bukti
sejarah, salah satunya adalah makam Datuk Paduka Berhala yang juga salah
satu raja di Jambi. Tidak hanya itu, banyak terdapat bukti-bukti
seperti peninggalan bangsa China maupun perang dunia di pulau seluas
kurang lebih 50 hektare itu.
"Namun demikian, meski Pulau Berhala sesuai keputusan MK masuk
dalam wilayah Kepulauan Riau, ini tidak menjadikan benda-benda dan bukti
sejarah Jambi hilang. Kerugian artinya, bukti-bukti itu tidak masuk
wilayah Jambi," jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus, meminta agar masyarakat tidak terpancing dengan keputusan MK tersebut.
Ia menyatakan, Pemprov Jambi sejak 1985 telah melakukan berbagai
upaya agar pulau yang juga disebut dengan Pulau Hantu itu tetap masuk
sebagai bagian wilayah Provinsi Jambi.
"Hingga 2011, Pulau Berhala dalam status quo, setelah adanya
Keputusan Mendagri Nomor 44 Tahun 2011 yang menyebutkan Pulau Berhala
masuk wilayah Jambi di bawah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hanya saja
ini digugat oleh pemerintah Kepri dan dimenangkan di MK. Jadi, jangan
ada anggapan Pemprov Jambi tidak ada upaya semaksimal mungkin,"
jelasnya.
Bukti pembelian tanah
Lebih lanjut, Hasan mengatakan bahwa ada sisi kelemahan yang
menjadi bukti kuat Pemprov Kepri menggugat status Pulau Berhala di
tingkat MK. Salah satunya adalah bukti pembelian aset tanah oleh Pemprov
Jambi seluas kurang lebih dua hektare dengan harga Rp500 juta pada
2001.
"Ternyata, pembelian aset pemerintah berupa tanah itu sertifikat
tanahnya dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten
Lingga yang masuk wilayah Kepri," katanya.
Terkait putusan MK tersebut, Hasan Basri Agus mengatakan akan
menunggu surat putusan resmi oleh MK yang dijadwalkan diterima pada
Senin, 25 Februari 2013. "Setelah putusan resmi kami terima, kami akan
lakukan evaluasi terkait langkah selanjutnya," tambahnya.
Sebagaimana diketahui, pada Kamis 21 Februari 2013, MK resmi
mengetok palu dan menyatakan bahwa Pulau Berhala masuk wilayah Provinsi
Riau berdasarkan data-data dan dokumen yang diajukan.
Keputusan MK itu juga sejalan dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor
49 P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012 mengenai pengujian Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2012 tentang Wilayah Administrasi
Pulau Berhala yang sebelumnya menyebutkan masuk wilayah Tanjung Jabung
Timur, Provinsi Jambi.
Pulau Berhala terkenal dengan alamnya yang eksotis dengan pasir
putihnya saat air surut. Pulau ini juga banyak terdapat beberapa benda
sejarah peninggalan perang dunia maupun China.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar